Sel. Nov 30th, 2021

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengharapkan dukungan penuh kepada Kemendagri dalam setiap aktivitasnya. Kemendagri sangat berperan besar baik melalui kehadiran langsung Pak Menteri maupun para Dirjen yang mewakili saat kegiatan yang diadakan Apkasi. "Hal ini terus mendorong kami untuk terus berkoordinasi, berkonsultasi dan bekerjasama dengan Kemendagri untuk ke depan bisa membantu kami di pemerintah kabupaten bisa menjalankan fungsi kepemerintahan selaras dengan kebijakan kebijakan nasional," kata Sutan Riska Tuanku di sela sela silaturahmi dewan pengurus dan santunan anak yatim di Jakarta, Kamis (22/04/2021).

Bupati Dharmasraya menyampaikan bahwa Apkasi belum lama ini telah menyelenggarakan rapat teknis untuk memberikan masukan terhadap Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2022. Beberapa isu yang mengemuka adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). “Pembahasan SIPD bagi para bupati cukup antuasias untuk disikapi, bukan kami di daerah tidak suka dengan SIPD, justru pembahasan kami lebih mengharapkan bimbingan dan arahan khusus dari Kemendagri agar terjadi keseragaman di semua pemerintah kabupaten.

Apkasi mendorong SIPD ini bisa menjadi program unggulan dari pemerintah pusat," tegas Sutan. Sutan menjelaskan sesuai amanat Munas V Apkasi 2021 yakni tentang susunan kepengurusan Apkasi masa bhakti 2021 2026. "Alhamdulillah tugas kami untuk menyusun dewan pengurus telah rampung dan kami berniat untuk melaporkan langsung kepada Mendagri dalam waktu dekat ini,” ujar Sutan lagi.

Menanggapi telah terbentuknya dewan pengurus Apkasi, Dirjen Bina Keuangan Daerah, Mochamad Ardian Noervianto mengatakan, pesan Pak Mendagri kepada Apkasi jika memang ada masalah yang menyangkut pemerintahan daerah bisa didiskusikan. "Nomer HP dirjen dirjen di Kemendagri siap kami share sehingga kapan pun bapak bupati, ibu bupati dan jajarannya setiap ada permasalahan menyangkut penyelenggaraan pemerintahan daerah tentunya kami berharap bisa segera dikoordinasikan, dikonsultasikan ataupun diadakan audiensi secara langsung,” katanya. Ardian menambahkan, ada beberapa hal strategis yang memang Kemendagri sangat senang sekali dan butuh masukan dari para pengurus Apkasi.

Pertama, sebutnya, menyangkut Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022. “Selama ini kami belum pernah meminta masukan, namun dari pengalaman 2021, karena bapak dan ibu bupati lah yang menjadi aktor implementator kebijakan Kemendagri menyangkut desain APBD, maka kami sangat berharap segala bentuk masukan dan saran yang konstruktif. Selain itu, menyangkut soal kontribusi yang selalu menjadi pertanyaan, bagaimana kontribusi pemerintah daerah di dalam asosiasi, ini pun nanti akan kita jelaskan di sana,” katanya.

Ardian lantas menyebutkan di tahun 2022 ini menarik dibahas, karena tahun ini sudah dimulainya tahapan pemilu serentak di 2024. "Direncanakan pemilu serentak dilaksanakan pada November 2024 , dan dari kacamata pembiayaan bisa dikatakan akan membutuhkan dana yang cukup besar. Di satu sisi kita pahami betul bahwa kondisi pemerintah daerah yang karena pandemi Covid 19 ini mengalami sedikit goncangan menyangkut dana transfer dan DAD,” katanya.

Desain yang ingin Kemendagri siapkan berkaitan dengan pilkada tersebut akan dibuatkan semacam dana cadangan. “Jadi silahkan nanti pemerintah daerah merumuskan berapa estimasi kebutuhan untuk pilkada di 2024 dan nabungnya bisa dimulai dari tahun 2022, sehingga dengan langka ini mudah mudahan bebannya tidak berat di 2024,” jelasnya. Ardian juga menyampaikan bahwa saat ini di Kemendagri bersama dengan Kemenkeu, Bappenas, Setneg dan Kumham sedang mendesain RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Di dalamnya nanti akan mereformasi ulang bagaimana mendesain DAU, DAK, DBH, Dekon dan TP. “Tentunya bapak ibulah yang nanti akan menerima dampak terhadap pijakan tersebut. Kami nanti butuh semacam panitia kecil dari Apkasi sebagai tempat kita diskusi dan konsultasi agar bisa memperjuangkan kebutuhan dana di daerah.

Jadi UU No. 33 tahun 2004 harus kita evaluasi dan bagaimana arah kebijakannya ke depan, sehingga hal ini pun kami perlu masukan dari bapak ibu bupati sekalian. Ardian juga antusias merespon masalah SIPD yang belakang ini menarik untuk diperbincangkan. Latar belakang SIPD ini, masih menurut Ardian, relatif banyak dan diakui ada resistensi di daerah. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik membuka ruang diskusi kepada para bupati untuk membahas beberapa isu strategis yakni terkait sekarang ini terjadinya proses amandemen terhadap UU No.5 tahun 2014 tentang ASN.

Hal ini penting disikapi karena berkaitan dengan kewenangan kepala daerah sebagai pejabat pembina kepengawaian, juga hal lait terkait dengan pembahasan UU Otsus Papua dan yang tak kalah penting adalah bagaimana menyikapi durasi 3,5 tahun masa jabatan para kepala daerah hasil pilkada serentak 2020,” katanya. Akmal memahami banyak hal yang harus didiskusikan termasuk masalah masalah yang dihadapi oleh para bupati menyangkut persoalan di daerah. Akmal pun menegaskan, “Prinsipnya kami di Kemendagri, khususnya di Direktorat Jenderal Otda hadir untuk memberikan fasilitasi dan pelayanan agar kepemimpinan teman teman bupati di daerah, betul betul bisa berjalan efektif hingga akhir masa jabatannya nanti.

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *